Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan ASN di Kabupaten Cirebon

Article Sidebar

PDF
Published: Jan 14, 2025
DOI: https://doi.org/10.24905/mlt.v5i2.77
Keywords:
Kemiskinan, Pemberdayaan, Kesejahteraan sosial

Main Article Content

Agung Gumilang
Wartoyo
Universitas Islam Negeri Siber Syeh Nurjati

Abstract

Menanggulangi kemiskinan menjadi kewajiban negara. Kemiskinan menjadi inti persoalan pembangunan. Permasalahan utama dalam kemiskinan terletak pada penguasaan database penduduk miskin, rencana dan penganggaran diikuti dengan intervensinya serta pelibatan unsur pembangun di luar pemerintah. Pemerintah Kabupaten Cirebon menggagas pendekatan lain dalam pronangkis dengan cara memperbaiki komunikasi dan kordinasi melalui grup media sosial whatsapp yang lebih flexible, inclusive dan melibatkan banyak pihak. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendekatan penanggulangan kemiskinan berbasis sinergitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Cirebon. Metode penelitian menggunakan data berupa laporan dan hasil observasi langsung terhadap para aparatur dan mitra kerjanya. Deskripsi analisis didukung kajian literatur terkait tema penelitian digunakan untuk mendapatkan hasil riset yang objektif. Hasilnya menunjukan bahwa komunikasi efektif dan sinergitas yang kuat diantara para pemangku kepentingan pembangunan yang dimotori langsung ASN cukup mempermudah dan mempercepat layanan program kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Kebutuhan layanan baik berupa jaminan perlindungan sosial dan program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin dapat dilakukan lebih inklusif, a-birokratif, mudah dan cepat.

Article Details

Issue
Vol 5 No 2 (2024): November
Section
Articles
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

References

1. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). Pembangunan Ekonomi, edisi 9, jilid 1. Erlangga.
2. Quran Kemenag : https :// quran.kemenag.go.id

Artikel Journal
3. Yunmmi, T. propoor go dalam pelayanan publik'. (https://www.neliti.com/id/publications/72957/pro-poor-governance-dalam-pelayanan-publik)
4. Fatikha, A. C. (2016). Reinventing Government dan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 8(1).
(https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/78)
5. Susanto, R., & Pangesti, I. (2019). Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di DKI Jakarta. JABE (Journal of Applied Business and Economic), 5(4), 340.
6. Ismail, I. (2020). Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam. J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah), 3(1), 110-134.
(https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa/article/view/545)
7. Sinurat, R. P. P. (2023). Analisis faktor-faktor penyebab kemiskinan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Jurnal Registratie, 5(2), 87-103.
(: https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3554)
8. Laporan resmi BPS RI : 2024 https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html).
9. Laporan resmi BPS Kabupaten Cirebon : 2024 https://cirebonkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/01/1582/profil-kemiskinan-di-kabupaten-cirebon-2024.html

Web news
10. https://tirto.id/mengenal-teori-pemberdayaan-masyarakat-menurut-para-ahli-gbyu)
11. (https://www.triplehelixnigeria.org/publications/what-is-the-triple-helix-model-and-why-is-it-important
12. https://jabarprov.go.id/berita/jumlah-penduduk-miskin-di-jawa-barat-turun-14213)